Menyoal Keberadaan Dewan Djendral

Karikatur Ilustrasi penghancuran Dewan Djenderal oleh Gerakan 30 September
pada koran Harian Rakyat 2 Oktober 1965. Harian Rakyat masih merupakan
media yang berafiliasi pada PKI.
(Sumber: sindonews.com)

Suatu Dewan yang beranggotakan jenderal-jenderal bukan fiktif. Organisasi kecil itu memang ada dalam Angkatan Darat (AD) waktu itu. Namun, fungsi dan tugasnya berbeda dari yang dihembuskan PKI.

Peristiwa 30 September 1965 yang merenggut nyawa Menteri Panglima Angkatan Darat Jenderal Ahmad Yani dan sejumlah deputinya (wakil) serta seorang perwira menengah (Lettu Pierre Tendean) berawal dari adanya isu Dewan Djenderal (DD) yang dihembuskan oleh Partai Komunis Indonesia. Menurut PKI, di dalam Angkatan Darat terdapat sebuah dewan yang dinamakan Dewan Djendral (DD) yang bertugas menilai dan mengawasi kinerja Presiden Sukarno.
Hembusan isu yang semakin liar itu malah dikemudian hari berkembang bahwa dua tokoh DD, yakni Panglima ABRI Jenderal A.H Nasution dan Menteri Panglima Angkatan Darat Jenderal Ahmad Yani disebut-sebut akan melakukan perebutan kekuasaan alias coup untuk menurunkan Presiden Sukarno.

Perseteruan antara PKI dengan Angkatan Darat sebenarnya bukan hal yang baru. Pada Pemberontakan PKI Madiun 1948, Angkatan Darat sukses menumpas habis kekuatan yang menamai dirinya Front Demokrasi Rakyat (FDR). Sejak saat itu Angkatan Darat selalu menjaga jarak kepada kekutatan Komunis yang dirasakan suatu saat akan kembali mengancam. Pasca Pemilu 1955, PKI mulai mendapatkan massa yang cukup banyak dan semakin membuat Angkatan Darat mewaspadai PKI. Pemberontakan PRRI/Permesta menjadi bukti sekelompok perwira-perwira AD yang berada di luar Jawa menentang pemerintah yang saat itu dirasa memberikan kesempatan dan membiarkan PKI mendapat angin. 

Pada tahun 1960an, PKI menuding DD sebagai agen negara-negara Barat (Amerika dan Inggris) yang tidak senang dengan politik anti Nekolim yang digaungkan Sukarno. Belum lagi sederet ketegangan lain antara PKI dan AD, misalnya ketika Aidit mengusulkan dibentuk Angkatan Kelima yang mempersenjatai Buruh dan Tani. Ide "gila" itu ditentang habis-habisan oleh Yani. Apabila terealisasi Angkatan Kelima dianggap tidak efisien dan akan sulit dikontrol. PKI pun tidak kalah habisnya dengan kembali menuding Jenderal-jenderal di AD melakukan korupsi dan penyelewengan jabatan. 

Meskipun begitu, Jenderal Ahmad Yani membantah adanya Dewan yang beranggotakan Jenderal-jenderal dalam Angkatan Darat yang menilai kinerja Presiden Sukarno apalagi berencana hendak melakukan coup. Kepada Presiden Sukarno, Yani pernah menjelaskan bahwa DD yang dimaksud sang presiden tidak ada di dalam AD. Memang betul ada suatu Dewan di dalam AD, tetapi tugasnya ialah mengadakan pencalonan dan penilaian untuk perwira-perwira AD yang akan naik pangkat menjadi jenderal. Kenang Amelia Yani, putri dari Ahmad Yani dalam bukunya Profil Seorang Prajurit TNI, yang menuliskan tentang biografi sang ayah. (1988). Lebih jauh lagi Amelia Yani menegaskan bahwa DD adalah dewan dalam AD yang menilai kenaikan perwira dari Kolonel ke Brigadir Jenderal. "Kenaikan dari perwira menengah menjadi perwira tinggi", imbuh Amelia Yani. Keterangan putri Ahmad Yani itu berdasarkan catatan (notulen) ayahnya yang masih ia simpan ketika menyusun buku tersebut.


Penulis: M. Rikaz Prabowo