 |
| Raden Danu sekitar tahun 1937 (Sumber: Museum Poesaka Ningrat Kesultanan Sintang) |
Panembahan Sintang Raden Danu memimpin selama 10 tahun dengan memperkuat sektor pendidikan dan merenovasi Istana dan Masjid Jami' yang ada. Pada Februari 1942 memimpin pemerintahan kolonial dan kesultanan sekaligus di Sintang. Turut gugur dalam Peristiwa Mandor 1943-1944 karena diduga berkomplot melawan Jepang bersama sultan dan panembahan lain se Kalimantan Barat.
Abdulbahri Muhamad Jamaludin atau lebih dikenal dengan nama Raden Danu
adalah Panembahan (raja/sultan) Kesultanan Sintang yang menjabat pada masa puncak
penjajahan Belanda dan pendudukan Jepang, yaitu tahun 1934-1944.
Pada tahun 1934, Ade Mohamad Djoen (kerabat Kesultanan Sintang) yang menjadi Pejabat Panembahan menggantikan Panembahan Abdulmajid selama diasingkan ke Bogor meninggal dunia. Para pemuka Sintang kemudian meminta agar keturunan Panembahan Abdulmajid dapat kembali memerintah Kesultanan Sintang. Dari ketiga putra Panembahan Abdulmajid, Raden Danu terpilih sebagai Panembahan Sintang yang baru. Pengangkatan Raden Danu mendapat dukungan dari Belanda. Meskipun tidak dijelaskan mengapa Raden Danu dipilih sebagai panembahan daripada putra tertua yakni Raden Panji. Konon hali ini disebabkan keadaan fisik Raden Panji tidak memungkinkan untuk memegang jabatan tersebut.
Berdasarkan Besluit No. 209/D-12-3 tanggal 25 Agustus 1934, awalnya Raden Danu diangkat sebagai pejabat Panembahan. Tiga tahun setelahnya, Belanda melantik Raden Danu sebagai Panembahan Kesultanan Sintang dengan gelar Panembahan Abdulbahri Danu Perdana Almukarram Kesuma Negara. Demikian dalam Helius Sjamsuddin dalam Perlawanan & Perubahan Di Kalimantan Barat Kesultanan Sintang 1822–1942 (2015). Selama masa pemerintahannya, Raden Danu melakukan renovasi Istana Kesultanan Sintang. Hal ini terungkap dalam penelitian Wulandari tentang Bangunan Tradisional di Kabupaten Sintang (2009). Raden Danu merubah arsitektur istana yang awalnya berbentuk tradisional menjadi gaya kolonial. Pada masa Raden Danu menjabat sebagai panembahan, Kesultanan Sintang sudah tidak menggunakan batas wilayah lama yang samar-samar. Sintang sudah terbagi berdasarkan administrasi teritorial kolonial, seperti Afdeling, Onderafdeling, District, dan Onderdistrict. Kesultanan Sintang sudah kehilangan kedaulatannya, panembahan sudah tidak lagi memiliki hak untuk menjalin hubungan diplomatik, politik, dan dagang dengan di sekitar Sintang.
Meskipun sudah tidak memiliki hak-hak tersebut, Raden Danu sangat memperhatikan perkembangan Islam di Sintang. Salah satunya dengan melakukan renovasi pada Masjid Jami’ Sultan Nata. Pada periode menjelang berakhirnya kekuasaan Belanda antara tahun 1937 hingga 1940, sembilan pemuka agama islam dari Sumatra Barat mengadakan perjalanan ke Sintang, yang meliputi tokoh-tokoh seperti Bagindo Jalaluddin Chatim, Taparuddin, Ayub Saleh, Haji Mukhtar Idris, Bagindo Bajuri, Abdul Wahab, Nunkar Sidin, Ma’sum, dan Ibrahim Ahmad. Mereka diberikan restu oleh Panembahan dan menyebar untuk memberikan pengajaran di berbagai wilayah seperti Sintang Kota, Nanga Pinoh, Tanjung Lai, Kelawai, dan Nanga Serawai. Inisiatif pendirian sekolah agama ini dianggap sebagai alternatif pendidikan bagi anak-anak Melayu dan Dayak Islam di Sintang yang tidak memiliki akses ke sekolah desa atau institusi pendidikan lainnya. Partisipasi yang signifikan dari murid-murid dalam sekolah agama ini dapat diamati dari tingkat kehadiran yang tinggi di sekolah yang dipimpin oleh Ibrahim Ahmad dan Nunkar Sidin di Sintang Kota.
Selain memperhatikan perkembangan islam, Raden Danu juga melanjutkan pembangunan sekolah pendidikan formal. Pemerintah Kesultanan Sintang membentuk dana Sekolah Rakyat untuk membangun sekolah umum rakyat kesultanan. Helius Sjamsuddin sebagaimana penelitian di atas, mencatat pada tahun 1936 terdapat delapan buah Sekolah Desa yang didirikan menggunakan Dana Sekolah Rakyat, 4 di Sintang dan 4 di Melawi (dulu bagian dari Kesultanan Sintang). Sekolah Desa yang ada di Sintang berlokasi di Sintang (2 guru dan 92 siswa), Nanga Sepauk (1 guru dan 59 siswa), Nanga Jetak (1 guru dan 27 siswa), dan Nanga Dedai (1 guru dan 21 siswa). Sedangkan sekolah yang ada di Melawi berlokasi di Nanga Pinoh (1 guru dan 42 siswa), Nanga Tebidah (1 guru dan 30 siswa), Nanga Serawai (1 guru dan 27 siswa), dan Nanga Ambalau (1 guru dan 29 siswa). Total ada 8 Sekolah Desa di Kesultanan Sintang serta memiliki 9 guru dan 291 siswa.
Kondisi Kesultanan Sintang cukup kondusif selama Raden Danu menjadi panembahan. Tidak ada perlawanan dari masyarakat Sintang terhadap pemerintah Belanda seperti tahun-tahun sebelumnya. Perlawanan terakhir kali tercatat pada tahun 1913-1919, perlawanan ini dilakukan oleh Apang Semangai. Kondisi Sintang yang kondusif berubah menjadi gawat pada Februari 1942. Sintang menjadi pusat pejabat pemerintah dan tentara Hindia Belanda berkumpul pada saat itu. Asisten Residen Sintang dan pejabat pemerintahan pergi meninggalkan Sintang menggunakan dua pesawat Dornier. Posisi kekuasaan pemerintah dipegang oleh Aspiran Controleur Bengkayang (saat itu sedang di Sintang dan menjadi wakil Asisten Residen Sintang), sementara pegawai negeri diarahkan bekerja seperti biasa. Aspiran Controleur memerintahkan untuk menutup semua buku keuangan dan menyatukan semua saldo keuangan untuk diserahkan kepada Panembahan Sintang yaitu Raden Danu.
Aspirant Controleur tidak hanya menyerahkan seluruh uang kas kepada Panembahan Sintang tetapi juga menyerahkan semua pegawai. Para pegawai akan bekerja di bawah pemerintahan Panembahan Sintang. Setelah semua acara penyerahan selesai, selama 17 hari Raden Danu memimpin pemerintahan di Sintang. Sedangkan Aspiran Controleur adalah orang Belanda terakhir yang pergi meninggalkan Sintang ke Nanga Pinoh menggunakan motor air. Tidak ada lagi orang Belanda di Sintang dan pemerintahan Sintang sepenuhnya diberikan kepada Panembahan Sintang yaitu Raden Danu. Semua hal ini terjadi karena pasukan Jepang sudah mulai memasuki wilayah Kesultanan Sintang melalui jalur sungai. Tembakan metraliur ke arah tangsi tentara Hindia Belanda menjadi tanda kedatangan Jepang di Sintang. Jepang datang menggunakan sebelas motor air yang mengangkut 500 orang tentara pada 16 Februari 1942.
Tentara Jepang melakukan penggeledahan di rumah-rumah rakyat. Hal ini menyebabkan rakyat dan pegawai negeri mengunsi untuk menyelamatkan diri. Kedatangan Jepang merubah penyebutan nama pejabat di struktur pemerintahan. Perubahan tersebut seperti Asistant Resident menjadi Ken Kanrikan, Controleur menjadi Bunken Kan, Panembahan menjadi Dokoh, Demang menjadi Gunco, Asisten Demang menjadi Huku Gun Co, Kepala Polisi menjadi Ku Bo, dan Juru Tulis menjadi Syo Ki. Raden Danu pada masa penjajahan Jepang di Sintang menjabat sebagai Dokoh. Status Raden Danu kembali seperti pegawai negeri yang bekerja di bawah Jepang. Adapun posisi Ken Karikan Sintang dijabat oleh Tuan Asisuka kemudian Tuan Tachimura.
Ketika Raden Danu menjadi Dokoh kondisi rakyat Sintang cukup memprihatinkan karena ulah Jepang. Awal kedatangan Jepang disambut baik oleh masyarakat yang dianggap sebagai saudara tua. Namun simpati masyarakat berubah menjadi antipati karena rakyat merasa sengsara. Jepang mengarahkan masyarakat untuk menanam ubi dan padi sehingga hasilnya melimpah. Namun kebutuhan pokok lainnya seperti gula, garam, minyak tanah, dan lain-lain tidak tersedia. Pemerintah Jepang juga mewajibkan setiap kampung mengirimkan beberapa penduduknya untuk kerja paksa. Anak-anak yang sudah cukup umur diwajibkan bersekolah, di sekolah mereka dilatih untuk menjadi pasukan perang cadangan Jepang. Jepang juga meminta masyarakat untuk menyerahkan emas, intan, perhiasan dan barang berharga lainnya untuk memenuhi kebutuhan perang. Demikian Aspar dalam Sejarah Perjuangan Rakyat Melawi-Sintang Kalimantan Barat (2005). Wanita pribumi maupun keturunan Tionghoa diambil secara paksa dari rumah penduduk untuk menjadi wanita penghibur di rumah bordil. Salah satu lokasi rumah bordil berada di Sintang.
Pada April 1943, seluruh sultan dan panembahan di Kalimantan Barat datang ke Istana Kadriah Kesultanan Pontianak atas undangan Sultan Pontianak, Syarif Muhammad Al-Kadri. Pertemuan ini membahas situasi kehidupan terkini. Dari pertemuan ini disepakati bahwa mengenyahkan Jepang adalah satu-satunya jalan untuk mengakhiri penderitaan rakyat. Rencana untuk melawan Jepang diketahui Tokkeitai, Polisi rahasia Kaigun. Perlawanan terhadap Jepang memang terjadi namun di Kalimantan Selatan bukan di Kalimantan Barat. Jepang khawatir hal semacam ini terjadi di Kalimantan Barat sehingga Jepang berusaha mencegahnya. Langkah pencegahan dilakukan pada 23 Oktober 1943 dengan cara menangkap penguasa swapraja (Sultan dan Panembahan), tokoh masyarakat, dan kaum cerdik pandai, dan menahannya di markas Tokkeitai. Hal ini berdasarkan penelitian Prabowo berjudul Peristiwa Mandor 28 Juni 1944 (2019).
 |
| Koran Borneo-Sinbun 1 Juli 1944 yang memuat daftar tokoh-tokoh yang dituduh melawan Jepang, salah satunya Raden Danu (Sumber: Universiteit Leiden) |
Berdasarkan peneitian Helius Sjamsuddin sebagaimana teah disebutkan sebelumnya, Raden Danu dan dua saudaranya (Raden Panji dan Raden Kobat) serta tokoh masyarakat di Sintang lainnya juga menjadi korban penangkapan Jepang. Dari berita koran Borneo Sinbun edisi Sabtu, 1 Sitigatu 2604 atau 1 Juli 1944, diperoleh informasi jika pada tanggal 28 Rokugatu 2604 atau 28 Juni 1944, Raden Danu beserta tawanan lainnya dieksekusi mati. Raden Danu dituduh sebagai salah satu kepala komplotan yang akan melakukan pemberontakan. Jepang mengklaim keamanan di Kalimantan Barat kembali stabil setelah tokoh-tokoh tersebut ditumpas. Raden Danu meninggal pada usia 41 tahun ketika menjabat sebagai Dokoh Sintang dan disebut sebagai orang Indonesia oleh Jepang. Berdasarkan informasi dari Wulandari (2009) kematian beliau menyebabkan pemerintahan Kesultanan Sintang cenderung vakum karena tidak dilakukan lagi pengangkatan sultan.
Redaktur: M. Rikaz Prabowo
){kind=link}
0 Comments